Sumatera Barat dalam Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs)

Berbicara Millennium Development Goals akan panjang pembahasannya. Sebelum membahas pencapaian dan peranan Millennium Development Goals di Sumatera Barat, sebaiknya kita memahami Millennium Development Goals serta pencapaian dan peranan Millennium Development Goals di Indonesia secara Umum yang nanti akan di khususkan pada Provinsi Sumatera Barat. Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara:

Memberantas kemiskinan dan kelaparan

• Pendapatan populasi dunia sehari $1.
• Menurunkan angka kemiskinan.

Mencapai pendidikan untuk semua

• Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.

Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan

• Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

Menurunkan angka kematian anak

• Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.

Meningkatkan kesehatan ibu

• Target untuk 2015 adalah Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.

Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

• Target untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya 
• Memastikan kelestarian lingkungan hidup
• Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.
• Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.
• Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.

Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

• Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
• Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
• Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
• Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
• Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
• Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang
• Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Laporan Sasaran Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian sasaran MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang. Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs. Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia. Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG di tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN di tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen

Di Indonesia, kesehatan bukan menjadi prioritas. Secara kebijakan, anggaran kesehatan di Indonesia selama 40 tahun tidak pernah lebih dari 3 persen dan jumlah ini masih di bawah anggaran untuk BBM dan listrik yang mencapai 6 kali lipatnya. Yang dibutuhkan masyarakat kali ini adalah pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dengan pengeluaran yang rendah."Prof Hasbullah Thabrany. Tak hanya masalah pendidikan yang menjadi pembahasan utama dalam Parlemen Muda kali ini. Melainkan juga kesehatan. Karena satu dengan yang lainnya harus saling terkait dan bersatu demi memajukan Indonesia.  33 provinsi yang diwakili 33 pemuda bersatu merumuskan masalah-masalah di Indonesia khususnya pada bidang Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan. Program Millenium Development Goals (MDGS) yang akan dibahas yaitu tentang kesehatan demi memfokuskan pembahasan. Demi mewujudkan target Millenium Development Goals (MDGS) dibidang kesehatan dibutuhkan kerjasama lintas sektor. Tak mampu hanya berjuang sendirian, Kita harus berjuang bersama-sama.

Di daerah saya Sumatera Barat, arah pembangunan kesehatannya pun kini mengacu pada target MDGs. Seperti yang dicanangkan Kementrian Republik Indonesia 2010-2014. Untuk mencapai INDONESIA SEHAT 2015. Maka Sumatera Barat pun harus ikut menyukseskannya. Seperti yang diungkapkan oleh Prof Hasbullah Thabrany, selaku Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dalam acara konferensi 'Healthymagination' di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (29/9/2010). "Di Indonesia, kesehatan bukan menjadi prioritas. Secara kebijakan, anggaran kesehatan di Indonesia selama 40 tahun tidak pernah lebih dari 3 persen dan jumlah ini masih di bawah anggaran untuk BBM dan listrik yang mencapai 6 kali lipatnya. Yang dibutuhkan masyarakat kali ini adalah pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dengan pengeluaran yang rendah. Kesehatan bukan menjadi prioritas utama di Indonesia. dari survey yang saya lakukan terhadap 10 pemuda di padang semua menjawab, “Berobat itu mahal, orang miskin ngak dianggap, pelayanannya ngak bagus, jauh dari standar.”

 Tampaknya Askes, Jampersal, jamkesnas tak banyak membantu. Masih banyak ditemukan penyelewangan di sana-sini. Tak pandang bulu. Bahkan orang miskin sekalipun. Mulai dari hal pengurusan jaminan kesehatan. Ungkapan yang tepat mungkin adalah “Belum senang melihat orang lain yang sudah susah tambah susah”. Saya berikan contoh di kelurahan di kota padang untuk mengurus askespun dipersulit. Diperlukan tambahan biaya untuk mempercepat selesainya askes padahal itu merupakan bagian dari korupsi, bukan? Askespun hanya bisa dipergunakan untuk setengah biaya rumah sakit, lalu setengahnya lagi bagi mereka yang tidak mampu harus dicari kemana? Belum lagi untuk beberapa penyakit yang membutuhkan uji Laboratorium, radiologi, serta biaya operasi. Ditambah dengan biaya obat yang waw! Sesuatu banget ya! Kesehatan masih menjadi barang mahal di Negara ini. ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) merupakan penyakit terbanyak yang diderita masyarakat Sumatera Barat. Tampaknya ini merupakan pengaruh dari budaya merokok. Berdasarkan pengamatan saya rokok masih menjadi hobby bagi kaum laki-laki di Sumbar. Himbauan yang tertera pada bungkus serta iklan yang berhubungan dengan rokok belum begitu menakutkan. Saya pernah melihat bungkus rokok yang dijual di Singapura dan Malaysia sangatlah menakutkan, gambarnya berupa darah, ulat-ulat yang menjijikkan yang membuat kita enggan untuk melihatnya. Bandingkan dengan iklan rokok di Indonesia, gambarnya begitu tenang, kreatif serta inovatif dan membuat kita ingin mencoba. Hmmm tampaknya ada yang salah disini dengan pola piker orang Indonesia. Selain itu rokok disana dijual dengan harga yang sangat mahal. Bahkan di Singapura dijual 6 kali dari harga di Indonesia. Saya tak habis pikir dengan mereka yang sebenarnya tahu betul akibat buruk bahkan terburuk dari merokok, tapi tetap saja terus merokok. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dalam hal ini. Penyuluhan-penyuluhan semenjak dini harus dilakukan.

Penyakit yang juga menjadi masalah adalah HIV/AIDS. Dimana Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2010 mendapat urutan ke 11 dari 33 Provinsi. Dengan jumlah 410 kasus. Dari 1 kasus HIV terdapat 100 orang dibelakangnya yang berisiko tertular. Untuk itu, perlu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan berbagai sektor terkait termasuk masyarakat sendiri dalam hal perubahan perilaku. Apalagi di daerah Sumatera barat yang pada bidang agamanya dikenal kuat. Pengenalan semenjak dini dari keluarga, sekolah penting dilakukan. Kanker dan diabetes. Juga menjadi penyumbang penyakit terbesar di Sumater Barat. Penyakit yang sangat mematikan. Disebabkan karna organ tubuh tidak mampu melawan zat-zat yang berbahaya. Kebanyakan zat-zat ini didapat dari Junk food. Makanan yang justru jadi bintang saat ini tidak hanya di Sumbar tapi juga di Indonesia. Oleh karena itu, Hindari Junk Food. Penyakit malaria, DBD masih menghiasi sekitaran rumah sakit di kota padang. Pada tahun 2008 jumlah penderita DBD yaitu 998 jiwa. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu mencapai 21,9 dan 125. Belum lagi jumlah balita penderita gizi buruk sebanyak 84 orang dan 616 orang untuk jumlah ibu hamil penderita gizi buruk. Kerja sama semua pihak sangat membantu dalam mengatasi masalah ini. Dibutuhkan kesadaran diri sendiri bersama upaya pemerintah serta pihak swasta untuk menyelesaikannya. Penyebaran belum merata masih menjadi hot topic hingga saat ini di Sumatera Barat. Masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh tenaga medis yang handal. Disebabkan karena berbagai hal seperti masalah transportasi. seperti masyarakat yang tinggal di daerah mentawai, masih sedikit sekali sarana kesehatan yang ada disana. Serta daerah kabupaten lainnya di Sumatera barat untuk mendapatkan pengobatan yang layak mereka harus jauh-jauh datang ke RS yang ada di Padang. Jelas ini sangat merepotkan dan merugikan.

Inovasi-inovasi harus terus dilakukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan di sumatera barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Mahalnya biaya kesehatan tak lepas dari alat-alat yang digunakan. Hampir semua alat yang dibutuhkan dalam bidang medis merupakan barang impor. Harusnya pemuda-pemuda bangsa mampu menghasilkan produk yang tak kalah hebatnya. Selain itu bahan baku obat-obatan juga harus di impor. Lalu apa gunanya tanah ibu pertiwi nan subur dan mahsyur ini? Dibutuhkan upaya pemerintah untuk terus membenahi instansi-instansi kesehatan agar rakyat miskin mendapatkan haknya dalam hal kesehatan.  Selain itu pengawasan dana dari pemerintah sehingga dana tersebut dapat langsung di nikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Semua itu dilakukan untuk memperkecil praktek oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Apresiasi dan dukungan harus diberikan kepada pemerintah demi terwujudnya MDGs 2015. Mari bersama bersatu mencapai SUMATERA BARAT SEHAT! AYO SUMATERA BARAT BISA! PEMUDA BISA!